China Pasang Rudal di Laut China Selatan, AS Beri Peringatan
05 Mei 2018
Pulau-pulau kecil di Laut China Selatan (image : WSJ)
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyuarakan peringatan tentang konsekuensi yang akan dihadapi China atas aksi militerisasi di Laut China Selatan. Peringatan ini muncul setelah Beijing dilaporkan memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal surface-to-air di tiga titik di kawasan sengketa tersebut.
Gedung Putih mengatakan konsekuensi yang akan dihadapi China termasuk konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.
"Kami sangat menyadari militerisasi China di Laut China Selatan. Kami telah menyampaikan kekhawatiran secara langsung dengan orang-orang China tentang ini dan akan ada konsekuensi jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada hari Kamis waktu Washington, yang dilansir Reuters, Jumat (4/5/2018).
Namun, Sanders tidak merinci konsekuensi yang akan dihadapi China atas aksi militerisasi di kawasan sengketa tersebut.
Pengerahan rudal oleh pasukan Beijing itu dilaporkan CNBC dengan mengutip beberapa sumber yang memiliki koneksi dengan intelijen AS.
Aerial fotografi pulau Fiery Cross reef yang diambil pada November 2017 (photo : Inquirer)
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan intelijen AS telah melihat beberapa tanda bahwa Beijing telah memindahkan beberapa sistem senjata ke Kepulauan Spratly dalam sebulan terakhir atau lebih.
Pejabat itu mengatakan bahwa menurut penilaian intelijen AS, rudal-rudal China dipindahkan ke Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly dalam 30 hari terakhir.
Sekadar diketahui Kepulauan Spratly jadi sengketa sejumlah negara Asia yang memiliki klaim di wilayah tersebut, termasuk Vietnam dan Taiwan.
Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan untuk komentar atas laporan pengerahan rudal itu.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa Beijing memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Spratly. Penyebaran senjata defensif, kata kementerian itu, diperlukan untuk kebutuhan keamanan nasional dan tidak ditujukan untuk negara manapun.
"Mereka yang tidak ingin menjadi agresif tidak perlu khawatir atau takut," kata juru bicara kementerian tersebut, Hua Chunying.
Landasan udara pulau-pulau di Laut China Selatan (image : CSIS)
Menurut laporan CNBC, rudal jelajah anti-kapal YJ-12B memungkinkan China menyerang kapal-kapal dalam jarak 295 mil laut. Ada juga rudal jarak jauh HQ-9B, rudal surface-to-air yang dapat menargetkan pesawat, drone dan rudal jelajah dalam jarak 160 mil laut.
Eric Sayers, mantan konsultan komandan Komando Pasifik AS, menyebut peluncuran rudal akan memicu eskalasi besar di Laut China Selatan. Washington, kata dia, bisa memberikan satu tanggapan dengan cepat, termasuk membatalkan undangan bagi Beijing untuk latihan angkatan laut multilateral RIMPAC tahun ini yang dimulai di Hawaii pada bulan Juli.
"Ketika China melihat bahwa itu bisa lolos dengan tindakan semacam ini dengan dampak kecil—seperti yang mereka lakukan sepanjang tahun 2015 dan 2016—itu hanya membuat mereka lebih mungkin akan terus menekan," kata Sayers, yang saat ini menjadi asisten di Washington's Center for Strategic and International Studies. (Seputar Indonesia)
Pemerintah Indonesia Khawatir
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas laporan bahwa China telah memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal surface-to-air di tiga titik di Laut China Selatan.
Instalasi militer China di Cuarteron Reef (image : CSIS)
"Kita prihatin jika berita itu terkonfirmasi benar. Dikhawatirkan akan mengganggu Confidence Building Measure yang dibangun oleh ASEAN," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi di kantornya, Jumat (4/5/2018).
"ASEAN ini sudah 50 tahun mengupayakan perdamaian di Laut China Selatan. Kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk stabilitas perairan itu," ujar Retno.
Menlu Retno mendesak semua pihak untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi di kawasan tersebut.
"Oleh karena itu, kita mendesak semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan provokasi dan menghormati hukum internasional," lanjut diplomat top Indonesia ini. (Seputar Indonesia)
Australia Turut Kecam Tiongkok Terkait Rudal di Laut China Selatan
Canberra: Tindakan Tiongkok yang dikabarkan menempatkan rudal di Laut China Selatan turut mengundang kecaman dari Australia.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop memperingatkan tiongkok untuk tidak melakukan militerisasi di Laut China Selatan.
Jangkauan rudal jelajah YJ-62, HQ-9, dan DF-21 (China (image : pdff)
Bishop mengaku pihaknya tidak memiliki laporan intelijen terkait konfirmasi laporan tersebut. Tetapi dirinya menegaskan jika laporan itu benar, maka hal itu bisa sangat mengkhawatirkan.
"Jika laporan dari media (CNBC melontarkan pertama kali) akurat, maka Pemerintah Australia akan merasa khawatir. Keberadaan rudal itu bertentangan dengan aspirasi Tiongkok selama ini yang menyebutkan tidak melakukan militerisasi Laut China Selatan," tegas Bishop, seperti dikutip ABC Australia, Jumat 4 Mei 2018.
Menurut Bishop, Tiongkok memiliki tanggungjawab unik sebagai anggota DK PBB, untuk menegakkan perdamaian dan kesatuan di dunia. Setiap tindakan militerisasi di Laut China Selatan akan melawan seluruh tanggunjawab dan perannya.
Bagi Negeri Tirai Bambu, kawasan Laut China Selatan sebagai kunci dalam memajukan garis pertahanannya tidak hanya sebatas pantainya dan untuk menjamin rute pasokan minyak. (MetroTVNews)
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyuarakan peringatan tentang konsekuensi yang akan dihadapi China atas aksi militerisasi di Laut China Selatan. Peringatan ini muncul setelah Beijing dilaporkan memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal surface-to-air di tiga titik di kawasan sengketa tersebut.
Gedung Putih mengatakan konsekuensi yang akan dihadapi China termasuk konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.
"Kami sangat menyadari militerisasi China di Laut China Selatan. Kami telah menyampaikan kekhawatiran secara langsung dengan orang-orang China tentang ini dan akan ada konsekuensi jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada hari Kamis waktu Washington, yang dilansir Reuters, Jumat (4/5/2018).
Namun, Sanders tidak merinci konsekuensi yang akan dihadapi China atas aksi militerisasi di kawasan sengketa tersebut.
Pengerahan rudal oleh pasukan Beijing itu dilaporkan CNBC dengan mengutip beberapa sumber yang memiliki koneksi dengan intelijen AS.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan intelijen AS telah melihat beberapa tanda bahwa Beijing telah memindahkan beberapa sistem senjata ke Kepulauan Spratly dalam sebulan terakhir atau lebih.
Pejabat itu mengatakan bahwa menurut penilaian intelijen AS, rudal-rudal China dipindahkan ke Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly dalam 30 hari terakhir.
Sekadar diketahui Kepulauan Spratly jadi sengketa sejumlah negara Asia yang memiliki klaim di wilayah tersebut, termasuk Vietnam dan Taiwan.
Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan untuk komentar atas laporan pengerahan rudal itu.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa Beijing memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Spratly. Penyebaran senjata defensif, kata kementerian itu, diperlukan untuk kebutuhan keamanan nasional dan tidak ditujukan untuk negara manapun.
"Mereka yang tidak ingin menjadi agresif tidak perlu khawatir atau takut," kata juru bicara kementerian tersebut, Hua Chunying.
Menurut laporan CNBC, rudal jelajah anti-kapal YJ-12B memungkinkan China menyerang kapal-kapal dalam jarak 295 mil laut. Ada juga rudal jarak jauh HQ-9B, rudal surface-to-air yang dapat menargetkan pesawat, drone dan rudal jelajah dalam jarak 160 mil laut.
Eric Sayers, mantan konsultan komandan Komando Pasifik AS, menyebut peluncuran rudal akan memicu eskalasi besar di Laut China Selatan. Washington, kata dia, bisa memberikan satu tanggapan dengan cepat, termasuk membatalkan undangan bagi Beijing untuk latihan angkatan laut multilateral RIMPAC tahun ini yang dimulai di Hawaii pada bulan Juli.
"Ketika China melihat bahwa itu bisa lolos dengan tindakan semacam ini dengan dampak kecil—seperti yang mereka lakukan sepanjang tahun 2015 dan 2016—itu hanya membuat mereka lebih mungkin akan terus menekan," kata Sayers, yang saat ini menjadi asisten di Washington's Center for Strategic and International Studies. (Seputar Indonesia)
Pemerintah Indonesia Khawatir
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas laporan bahwa China telah memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal surface-to-air di tiga titik di Laut China Selatan.
"Kita prihatin jika berita itu terkonfirmasi benar. Dikhawatirkan akan mengganggu Confidence Building Measure yang dibangun oleh ASEAN," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi di kantornya, Jumat (4/5/2018).
"ASEAN ini sudah 50 tahun mengupayakan perdamaian di Laut China Selatan. Kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk stabilitas perairan itu," ujar Retno.
Menlu Retno mendesak semua pihak untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi di kawasan tersebut.
"Oleh karena itu, kita mendesak semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan provokasi dan menghormati hukum internasional," lanjut diplomat top Indonesia ini. (Seputar Indonesia)
Australia Turut Kecam Tiongkok Terkait Rudal di Laut China Selatan
Canberra: Tindakan Tiongkok yang dikabarkan menempatkan rudal di Laut China Selatan turut mengundang kecaman dari Australia.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop memperingatkan tiongkok untuk tidak melakukan militerisasi di Laut China Selatan.
Bishop mengaku pihaknya tidak memiliki laporan intelijen terkait konfirmasi laporan tersebut. Tetapi dirinya menegaskan jika laporan itu benar, maka hal itu bisa sangat mengkhawatirkan.
"Jika laporan dari media (CNBC melontarkan pertama kali) akurat, maka Pemerintah Australia akan merasa khawatir. Keberadaan rudal itu bertentangan dengan aspirasi Tiongkok selama ini yang menyebutkan tidak melakukan militerisasi Laut China Selatan," tegas Bishop, seperti dikutip ABC Australia, Jumat 4 Mei 2018.
Menurut Bishop, Tiongkok memiliki tanggungjawab unik sebagai anggota DK PBB, untuk menegakkan perdamaian dan kesatuan di dunia. Setiap tindakan militerisasi di Laut China Selatan akan melawan seluruh tanggunjawab dan perannya.
Proyeksi kekuatan tempur China di Laut China Selatan (image : CSIS)
Dalam beberapa tahun belakangan Tiongkok menguasai beberapa pulau kecil dan pulau karang. Meskipun diprotes dan diberi peringatan yang bermusuhan oleh pihak lain yang berkepentingan, Tiongkok tetap melanjutkan klaimnya.
Sementara Tiongkok sendiri pada Kamis menegaskan haknya membangun fasilitas pertahanan di laut itu. Meskipun tetapi tidak mau mengukuhkan laporan bahwa pihaknya telah memangkalkan misil di pulau buatan yang dibangunnya.
Bagi Negeri Tirai Bambu, kawasan Laut China Selatan sebagai kunci dalam memajukan garis pertahanannya tidak hanya sebatas pantainya dan untuk menjamin rute pasokan minyak. (MetroTVNews)
0 Response to "China Pasang Rudal di Laut China Selatan, AS Beri Peringatan"
Post a Comment